Pesawaran — Sejumlah indikasi dugaan manuver tidak sehat oleh oknum petinggi PTPN 1 Regional 7 Unit Usaha Way Lima mulai terendus menjelang pelaksanaan aksi damai masyarakat adat Marga Way Lima yang digelar pada 26 Januari 2026.
Berdasarkan keterangan dari massa aksi, sejumlah oknum direksi diduga melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh tertentu dengan tujuan meredam aksi damai tersebut.
Pendekatan itu disebut-sebut disertai dugaan iming-iming terselubung yang dinilai sebagai upaya mereduksi tuntutan masyarakat adat.
Tak hanya itu, pemasangan tenda tarup dan penyediaan kursi dalam jumlah terbatas juga dinilai hanya sebagai simbol semu seolah-olah perusahaan menghormati adat. Langkah tersebut dinilai tidak mencerminkan kesungguhan dalam menyelesaikan persoalan utama, yakni konflik tanah ulayat.
Pihak PTPN juga sempat menyuarakan komitmen untuk melibatkan dan menganggap penting peran masyarakat adat di wilayah unit kerjanya. Namun, menurut pernyataan massa aksi, hal tersebut dinilai tidak lebih dari retorika.
Faktanya, dalam forum yang berlangsung, para direksi yang seharusnya hadir untuk membawa dan menunjukkan data klaim kepemilikan lahan justru tidak hadir. Data yang diminta tidak ditunjukkan.
Sementara itu, pemaparan dari Punyimbang Adat dan lembaga pendamping masyarakat adat yang disertai dokumen pendukung hanya diterima oleh staf bawahan yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, dengan alasan akan dilaporkan kepada atasan.
“Kami sangat kecewa. Kenapa yang dihadirkan bukan para direksi yang bisa mengambil keputusan? Ini bukan bentuk penghormatan terhadap adat, justru terasa seperti mencederai hati masyarakat adat Way Lima,” ungkap Roni Ketua Fokal, yang merupakan perwakilan massa aksi.
Situasi ini dinilai memperkuat dugaan adanya pola permainan elit yang berpotensi memecah belah serta memancing emosi masyarakat.
Penutupan portal yang dijaga barikade Satpol PP juga menimbulkan tanda tanya di kalangan massa aksi. Kondisi tersebut memunculkan persepsi seolah-olah terdapat keterlibatan atau keberpihakan tertentu dari pihak pemerintah daerah dalam melindungi aktivitas PTPN di wilayah tersebut.
Atas kekecewaan tersebut, masyarakat adat menyatakan akan menggelar aksi lanjutan dalam waktu sekitar 10 hari ke depan dengan skala yang lebih besar. Rencana pendirian posko masyarakat adat di atas tanah ulayat yang saat ini dikuasai PTPN 1 Regional 7 Unit Usaha Way Lima juga telah disampaikan.
Massa menegaskan, langkah tersebut merupakan bentuk akumulasi kekecewaan atas sikap perusahaan yang dinilai tidak menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan persoalan tanah ulayat secara terbuka, adil, dan bermartabat.
