PESAWARAN- Lima fraksi di DPRD Kabupaten Pesawaran meminta agar rencana pinjaman daerah sebesar Rp 70 miliar rupiah yang telah digagas bersama antara eksekutif dan legislatif
untuk ditinjau ulang. Hal itu mengingat apakah pemerintah Pesawaran memiliki kemampuan fiskal untuk membayar pinjaman tersebut.
Lima fraksi yang menyampaikan pandangan umum pada Rapat paripurna Penyampaian Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2027 di GSG Pemda setempat, Senin 12 Oktober 2026 yakni Fraksi Partai NasDem, Fraksi PDIP, Fraksi PKB, Fraksi Demokrat Persatuan dan Fraksi Golkar.
“Terkait proritas belanja, kami Fraksi Nasdem dalam kesempatan ini menyampaikan kepada Bupati dan kepada Pimpinan DPRD akan hal rencana Pinjaman Daerah sebesar 70 Milyar yang telah digagas bersama di Perubahan 2026 untuk di tinjau ulang, baik dari segi kemampuan membayar hutang, kesesuaian dengan aturan dan yang paling utama adalah tujuan dari penggunaan dana pinjaman tersebut,”ungkap Trisna Mahardika saat menyampaikan pandangan umum Fraksi Partai NasDem
Pasalnya, pinjaman daerah seyogianya digunakan untuk kebutuhan yang dibenarkan dan kegiatan pembangunan yang jelas. Dan mempertimbangkan pemenuhan segala kebutuhan masyarakat yang dianggap paling penting dan proritas dalam pengalokasian sumber daya secara ekonomis, efesien dan efektif
“Bukan berdasarkan kepentingan politik semata ataupun kepentingan kelompok tertentu,”ucapnya
Senada disampaikan Fraksi Partai Golkar menyatakan secara tegas kepada Bupati dan Pimpinan DPRD untuk meninjau dan mengkaji ulang rencana tersebut, apabila belum disertai pembuktian yang memadai mengenai kemampuan pengembalian, kelayakan proyek, besaran biaya pinjaman, dan manfaatnya bagi masyarakat
“pembangunan merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar. Namun, pembangunan tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan kemampuan keuangan daerah dan tanggung jawab terhadap masa depan Kabupaten Pesawaran,”tegas Anggota Fraksi Partai Golkar Arif Munandar
Menurutnya, pemerintah daerah wajib
membuktikan terlebih dahulu bahwa pinjaman tersebut benar-benar merupakan kebutuhan yang mendesak, memiliki perencanaan yang matang, memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang terukur, serta tidak mengganggu pembiayaan pendidikan, kesehatan, pelayanan dasar, dan kebutuhan prioritas masyarakat.
“Kami tidak ingin masyarakat Pesawaran hanya menerima janji pembangunan hari ini, tetapi harus menanggung beban fiskal yang lebih berat pada masa mendatang,”ucapnya
Sedangkan Fraksi PDI P menilai bahwa pinjaman daerah bukan semata-mata apakah telah disetujui atau belum. Persoalan utamanya adalah apakah pinjaman tersebut benar-benar diperlukan, dikelola secara bertanggung jawab, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“ Jangan sampai keputusan yang kita ambil hari ini justru membebani APBD pada tahun-tahun berikutnya dan mengurangi kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat,”jelas Anggota Fraksi PDI P Harno Irawan
Terkait pandangan beberapa Fraksi yang memberikan masukan agar meninjau ulang rencana pinjaman daerah,Bupati Pesawaran Nanda Indira memberikan apresiasi atas masukan tersebut.
