PESAWARAN-Pendapatan daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2027 diproyeksikan sebesar Rp1,031 triliun. Terdiri atas Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp140,028 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp891,740 miliar.
Hal itu terungkap saat rapat paripurna DPRD kabupaten Pesawaran dalam rangka penyampaian rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten pesawaran tahun anggaran 2027,di GSG setempat Senin, 9 November 2026
“Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah, rancangan
peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD untuk selanjutnya dilakukan pembahasan sesuai
dengan tahapan dan mekanisme yang berlaku,”ungkap Ketua DPRD Pesawaran Achmad Rico Julian saat pimpin rapat paripurna
dengan tahapan dan mekanisme yang berlaku,”ungkap Ketua DPRD Pesawaran Achmad Rico Julian saat pimpin rapat paripurna
Dikatakan, penyampaian rancangan peraturan daerah tentang apbd kabupaten pesawaran tahun anggaran 2027 ini merupakan bagian dari tahapan penyusunan dan pembahasan APBD,dengan tetap memperhatikan kesepakatan kua dan ppas tahun anggaran 2027.
Sementara Bupati Pesawaran Nanda Indira melaui Sekretaris Daerah Wildan menyampaikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD)disusun secara realistis berdasarkan potensi, kinerja penerimaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Upaya pencapaiannya akan
ditempuh melalui pemutakhiran basis data pajak dan retribusi, perluasan kanal pembayaran nontunai, penguatan
kepatuhan wajib pajak, optimalisasi pendapatan BLUD dan aset daerah, serta peningkatan tata kelola BUMD,”jelasnya
kepatuhan wajib pajak, optimalisasi pendapatan BLUD dan aset daerah, serta peningkatan tata kelola BUMD,”jelasnya
Kemudian belanja daerah direncanakan
sebesar Rp1,057 triliun terdiri atas belanja operasi sebesar Rp845,894 miliar; belanja modal sebesar Rp71,442 miliar; belanja tidak terduga sebesar Rp5 miliar; dan belanja transfer sebesar Rp135,431 miliar.
sebesar Rp1,057 triliun terdiri atas belanja operasi sebesar Rp845,894 miliar; belanja modal sebesar Rp71,442 miliar; belanja tidak terduga sebesar Rp5 miliar; dan belanja transfer sebesar Rp135,431 miliar.
“Belanja diarahkan secara selektif, fokus, terukur, dan berbasis kinerja. Prioritas pertama ialah memenuhi belanja
wajib dan mengikat,”jelasnya
wajib dan mengikat,”jelasnya
Dukungan terhadap Program Prioritas Nasional dan Daerah diantaranya Program Strategis Nasional (ProSN), Standar Pelayanan Minimal, Tematik Pembangunan, Program Prioritas Provinsi serta untuk
membiayai Program Prioritas Daerah Terintegrasi (PPDT) sebagai program unggulan kepala daerah dan kebutuhan
masyarakat yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan dan
membiayai Program Prioritas Daerah Terintegrasi (PPDT) sebagai program unggulan kepala daerah dan kebutuhan
masyarakat yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan dan
stunting, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan infrastruktur, ketahanan pangan, dan
penguatan ekonomi desa, termasuk dukungan terhadap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Cek Kesehatan
Gratis, dan penyediaan rumah layak huni.
Ketiga, pembiayaan daerah.
penguatan ekonomi desa, termasuk dukungan terhadap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Cek Kesehatan
Gratis, dan penyediaan rumah layak huni.
Ketiga, pembiayaan daerah.
“Penerimaan pembiayaan
direncanakan sebesar Rp48,308 miliar yang bersumber dari estimasi SiLPA Tahun Anggaran 2026 dan Pinjaman
Daerah. Pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar
Rp22,309 miliar dan dialokasikan untuk Penyertaan Modal pada BUMD serta pembayaran cicilan pokok utang
yang jatuh tempo. Dengan demikian, pembiayaan neto sebesar Rp25,999 miliar.
Kami mengharapkan pembahasan
direncanakan sebesar Rp48,308 miliar yang bersumber dari estimasi SiLPA Tahun Anggaran 2026 dan Pinjaman
Daerah. Pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar
Rp22,309 miliar dan dialokasikan untuk Penyertaan Modal pada BUMD serta pembayaran cicilan pokok utang
yang jatuh tempo. Dengan demikian, pembiayaan neto sebesar Rp25,999 miliar.
Kami mengharapkan pembahasan
berlangsung secara kritis, objektif, konstruktif, dan tepat waktu. Pandangan, koreksi, dan rekomendasi DPRD sangat
penting untuk menyempurnakan ketepatan sasaran, konsistensi program, serta kualitas alokasi anggaran,”pungkasnya (Rul)
penting untuk menyempurnakan ketepatan sasaran, konsistensi program, serta kualitas alokasi anggaran,”pungkasnya (Rul)
Facebook Comments Box
