PESAWARAN-Aliansi Masyarakat Penyelamat Pesawaran (AMPP) terus menggalang kekuatan jelang aksi damai “Selamatkan Demokrasi” yang dijadwalkan digelar pada 17 Maret 2025 di Gedung KPU Kabupaten Pesawaran.
Aksi ini bertujuan menuntut KPU agar menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) secara penuh, tanpa intervensi dari pihak-pihak yang dinilai merusak demokrasi.
Namun, upaya masyarakat untuk menyuarakan keadilan ini tak lepas dari tekanan penguasa setempat. Menurut laporan yang diterima, sejumlah camat dan kepala desa dikerahkan guna menghasut masyarakat agar tidak ikut serta dalam aksi tersebut.
“Kita lihat ada sejumlah kepala desa dan camat yang membuat pernyataan melarang warganya ikut aksi. Mereka ini adalah antek-antek penguasa yang hanya mengejar kepentingan pribadi dan kelompok, tanpa memikirkan keadilan dan masa depan demokrasi di Pesawaran,” ujar Mualim Taher, tokoh pendiri Kabupaten Pesawaran, dalam pernyataannya pada Sabtu malam (15/03/2025).
Mualim menegaskan bahwa gerakan ini murni lahir dari kesadaran masyarakat, bukan digerakkan oleh kepentingan politik tertentu. Menurutnya, segala upaya untuk menggagalkan aksi damai ini justru menunjukkan adanya pihak-pihak yang ingin mempertahankan sistem yang korup dan tidak demokratis.
“Gerakan kami ini bukan didorong oleh kepentingan kelompok tertentu. Jadi, jika ada oknum-oknum yang berusaha menggagalkan aksi ini, maka mereka adalah bagian dari kekuatan yang ingin mempertahankan kebobrokan demokrasi di Pesawaran,” tegasnya.
AMPP tetap berkomitmen untuk menggelar aksi damai dengan target utama menduduki Gedung KPU. Mereka menuntut agar KPU melaksanakan putusan MK secara penuh, yang mengatur bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) harus dilakukan dengan mengganti calon bupati terpilih dan mengusungnya kembali melalui tiga partai pengusung—Demokrat, PPP, dan Golkar—bukan hanya oleh satu atau dua partai saja.
“Kami akan terus mengawal keputusan ini sampai benar-benar dijalankan sesuai dengan amar putusan MK. Jangan sampai demokrasi di Pesawaran tercoreng oleh kepentingan segelintir elit politik,” pungkasnya.
Aksi damai ini menjadi ujian besar bagi demokrasi di Kabupaten Pesawaran. Apakah suara rakyat akan tetap lantang, atau justru dibungkam oleh tekanan penguasa? Semua mata kini tertuju pada pergerakan AMPP dan respons pemerintah terhadap tuntutan mereka. (Rul)
