PESAWARAN- Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pesawaran menanggapi berbagai keluhan dari Fasilitas Kesehatan Tingkah Pertama (FKTP) terkait ketatnya aturan klaim dari BPJS Kesehatan yang dinilai merugikan pihak klinik.
Kepala Dinkes Pesawaran, Media Apriliana, menyebut permasalahan tersebut muncul karena banyak klinik tidak melengkapi persyaratan sesuai regulasi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
“Faskes harus meningkatkan mutu pelayanan dengan cara meningkatkan kompetensi SDM. Begitu SDM-nya terkonfirmasi ke BPJS, barulah bisa digunakan sebagai dasar rujukan, mana yang bisa dirujuk dan mana yang tidak,” ujar Media, Selasa 29 Juli 2025
Seperti contoh, pasien dengan hipertensi ringan tidak bisa langsung dirujuk. Rujukan hanya bisa diberikan jika terdapat penyakit penyerta yang memang memerlukan penanganan oleh dokter spesialis, dan sebelumnya harus melalui observasi minimal selama tiga hari.
“Persoalan muncul saat dilakukan audit oleh BPJS. Banyak klinik melakukan kesalahan administrasi dan ketidaksesuaian data. Akibatnya, mereka diminta mengembalikan dana yang sudah dibayarkan. Ini yang menjadi dilema,” ungkapnya.
Media juga menjelaskan soal regulasi ruang rawat inap. Klinik yang ingin membuka layanan rawat inap wajib memiliki minimal 10 tempat tidur. Jika kapasitasnya melebihi jumlah tersebut, maka klinik harus meningkatkan statusnya dari Klinik Pratama menjadi Klinik Utama.
“Saat ada pengajuan klinik rawat inap, kami akan sesuaikan dengan regulasi dari Kemenkes. Kalau sudah memenuhi syarat, baru kami keluarkan izin operasionalnya,” tegas dia. (*)
